DalamUU ini diatur mengenai pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Dalam Otonomi daerah, daerah dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, maka UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah CalonAsisten Ombudsman RI Perwakilan Bangka Belitung, Maya Septiani. Reformasi merupakan satu kata yang tidak asing didengar oleh masyarakat. Hal tersebut karena Indonesia pernah mengalaminya. Apabila dirunut, pada dasarnya Indonesia sudah melewati masa reformasi sejak tahun 1998. Sejak saat itu pula, Indonesia telah melewati berbagai macam Pelaksanaantujuan itu memerlukan kebijakan- kebijakan Sampai dengan saat ini, pemerintah dan DPR telah menerbitkan UU. desentralisasi dan penguatan otonomi daerah. 3. Kebijakanotonomi daerah di Indonesia yang berjalan sejak kemerdekaan Indonesia, banyak mengalami perubahan paradigma. Pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah saat ini mengacu pada ketentuan di dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai revisi dari undang-undang sebelumnya yakni UU No. 32 tahun Kondisiyang 11 berkembang saat ini, di beberapa daerah telah terdapat forum/kelompok inisiatif masyarakat yang mempunyai concern terhapap penataan ruang di wilayahnya. Keterbatasan SDA pada beberapa daerah hendaknya tidak menjadi penghalang bagi pelaksanaan otonomi daerah. Keterbatasan SDA juga tidak dapat dijadikan alasan bagi perusakan Pelaksanaanotonomi daerah di Indonesia saat ini meliputi pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan perekonomian daerah, dan pengembangan infrastruktur. Secara khusus, pelaksanaan otonomi daerah telah meningkatkan keterlibatan dunia usaha dalam pengelolaan daerah. qK905c.

bagaimana pelaksanaan otonomi daerah indonesia saat ini